LATIHAN
SOAL TEKS EDITORIAL XII
Bacalah kutipan teks editorial berikut!
1) Sangatlah penting bagi orang tua untuk mengetahui aktivitas anaknya dan harus pula mengetahui kebijakan-kebijakan sekolah dan praktiknya di lingkungan sekolah. 2) Terdapat banyak bukti yang memperlihatkan pembelajaran anak lebih meningkat bila orang tua terlibat dalam membimbing anaknya di sekolah dalam beberapa tindakan. 3) Misalnya, perlu bercakap-cakap dengan anaknya dan memperlihatkan ketertarikan dengan aktivitas anaknya di sekolah. 4) Namun dalam kenyataannya orang tua sering sibuk dengan pekerjaan mereka, sehingga komunikasi dengan anak yang seharusnya dilakukan jarang terjadi. 5) Undangan sekolah kepada orang tua pun sering kali terabaikan.
1. Masalah yang disampaikan dalam kutipan teks editorial di atas adalah ….
A. Orang tua jarang berkomunikasi dengan anak
B. Orang tua harus memperlihatkan ketertarikan dengan aktivitas anaknya di sekolah.
C. Anak tidak mau terus diperhatikan orang tuanya
D. pembelajaran anak lebih meningkat bila orang tua terlibat pembimbingan
E. penting bagi orang tua untuk mengetahui aktivitas anaknya
2. Bacalah kutipan teks editorial berikut!
Ketika Upah Minimum Kabupaten (UMK) naik, serta merta daya beli warga dan buruh meningkat. Pemerintah bertugas menjaga agar permintaan melonjak cepat disikapi dengan persediaan yang cukup. Pemerintah harus bekerja sama dengan pebisnis. Pebisnis barang kebutuhan yang saat ini telah eksis didorong untuk menambah stok barang. Bila mereka enggan untuk menambah stok barang, pemerintah harus buka kran agar pemain baru masuk.
Pemerintah jangan sampai kalah dengan mafia, kartel, spekulan, atau sejenisnya yang memanfaatkan situasi kenaikan upah dengan menaikkan harga. Jika demikian adanya, kesejahteraan buruh tidak akan terjadi. Buruh tidak akan sempat menikmati jerih payahnya mendapatkan penambahan upah.
Fakta yang dikemukakan dalam tajuk rencana di atas adalah …
A. Pebisnis barang kebutuhan yang saat
ini telah eksis didorong untuk menambah stok barang.
B. Bila mereka enggan untuk menambah stok barang, pemerintah harus buka kran agar pemain baru masuk.
C. Pemerintah jangan sampai kalah dengan mafia, kartel, spekulan, atau sejenisnya.
D. Jika demikian adanya, kesejahteraan buruh tidak akan terjadi.
E. Buruh tidak akan sempat menikmati jerih payahnya mendapatkan penambahan upah.
3. Bacalah kutipan teks editorial berikut untuk soal nomor 3 dan 4!
Beberapa waktu yang lalu banjir besar melanda Jakarta. Ribuan rumah tenggelam. Kerugian mencapai 39,5 milyar rupiah dan menelan korban 10 orang meninggal. Seorang penduduk di luar Jakarta menyurati redaksi sebuah surat kabar. Surat tersebut berisi pernyataan terhadap kondisi Jakarta. Menurutnya, Jakarta ternyata tidak seperti kota Metropolitan yang selama ini terlihat megah dalam sinetron. Orang Jakarta mengatakan bahwa banjir yang melanda Jakarta kiriman dari Bogor , orang Bogor membantahnya. Mereka mengatakan bahwa yang membuat kerusakan adalah orang Jakarta sendiri dengan menggusur petani dan membuat vila dan hotel di puncak.
Opini pada teks editorial tersebut terdapat pada kalimat ….
A. Sepuluh orang meninggal dalam banjir tersebut.
B. Seorang penduduk di luar Jakarta menyurati redaksi sebuah kabar.
C. Orang Jakarta mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan kiriman dari Bogor.
D. Kerugian mencapai 39,5 milyar rupiah dan sepuluh orang meninggal.
E. Beberapa waktu yang lalu banjir besar melanda Jakarta.
4. Kesimpulan dari tajuk rencana tersebut adalah ….
A. Banjir melanda Jakarta sehingga membuat banyak kerugian.
B. Jakarta selama ini terlihat megah dalam sinetron.
C. Banjir yang melanda Jakarta adalah kiriman dari Bogor.
D. Masyarakat Jakartalah yang membuat kerusakan.
E. Orang Jakarta menggusur petani dengan membuat vila dan hotel di puncak
5. Bacalah kutipan teks editorial berikut!
Kedua lembaga tinggi negara itu sedang berebut kewenangan dan juga eksistensi. DPR maupun DPD mempunyai hak untuk mendengarkan pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan yang disampaikan Presiden pada tanggal 15 Agustus mendatang. Suka tidak suka, sesuai dengan aturan perundangan inisiatif, penataan hubungan antarlembaga negara yang baru harus dilakukan DPR. Merekalah yang berhak untuk membuat undang-undang yang mengatur semua itu agar bisa berjalan dengan baik. Memang muncul pertanyaan, apakah DPR memiliki tokoh-tokoh yang memiliki sikap kenegarawanan? Mereka mau berbesar hati untuk kemungkinan kehilangan wewenangnya, demi terciptanya sebuah Indonesia yang baru, dengan format dan lembaganya yang baru? Tentunya kita harus mendesakkan hal itu. Sekali lagi, karena kita tidak mungkin berlama-lama berada dalam ketegangan dan ketidakpastian. Masukan dari para ahli hukum tata negara yang mempunyai jarak dan bersikap netral sangat dibutuhkan. Sekali lagi, persoalan ini adalah persoalan kita bersama sebagai bangsa. Hanya kita sendirilah yang bisa menyelesaikan. Namun, syaratnya ada kemauan dari kita semua untuk melakukan itu.
Masalah yang disoroti dalam kutipan teks editorial tersebut adalah …
A. Pembagian tugas DPR dan DPD secara tegas.
B. DPR dan DPD saling berebut kewenangan.
C. Cara menciptakan sebuah negara yang baru.
D. Kondisi berada dalam ketegangan dan ketidakpastian
E. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam pemerintahan.
Komentar
2.A. Pebisnis barang kebutuhan yang saat
ini telah eksis didorong untuk menambah stok barang.
3.C. Orang Jakarta mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan kiriman dari Bogor.
4.E. Orang Jakarta menggusur petani dengan membuat vila dan hotel di puncak.
5. B. DPR dan DPD saling berebut kewenangan.
2.A. Pebisnis barang kebutuhan yang saat
ini telah eksis didorong untuk menambah stok barang.
3.C. Orang Jakarta mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan kiriman dari Bogor.
4.E. Orang Jakarta menggusur petani dengan membuat vila dan hotel di puncak.
5. B. DPR dan DPD saling berebut kewenangan.
2.A. Pebisnis barang kebutuhan yang saat
ini telah eksis didorong untuk menambah stok barang.
3.C. Orang Jakarta mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan kiriman dari Bogor.
4.E. Orang Jakarta menggusur petani dengan membuat vila dan hotel di puncak.
5. B. DPR dan DPD saling berebut kewenangan.